Berapa gram gula, tepung, sampai butir telur yang tepat akan mempengaruhi hasil jadi roti atau kue yang dibuat. Sebuah kebijakan akan tepat sasaran karena didukung data yang tepat. Tepat data berarti membutuhkan kesahihan dalam mengoleksi data (statistik) dan menampilkan hasilnya.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah Dadang Hardiwan menyatakan, data yang valid adalah tolok ukur atau acuan penting dalam merumuskan kebijakan. BPS sebagai institusi yang mengoleksi data membutuhkan jawaban yang jujur dari setiap responden di setiap surveinya. Data valid dari BPS inilah yang menjadi salah satu acuan pemerintah membuat kebijakan.
Sayangnya, masih ada masyarakat yang menjadi responden BPS khawatir. Dalam talkshow BPS dan media di Semarang tentang Literasi Statistik di Era Digital (11/10), Dadang Hardiawan mengungkapkan, kecemasan responden terkait keamanan dan kerahasiaan data yang disampaikan.
Di forum yang sama, Ketua PWI Jawa Tengah Amir Machmud menyampaikan, keterbukaan dan pemahaman data hasil survei BPS membutuhan kolaborasi dengan media. Media dituntut bisa menyajikan angka-angka dari BPS dalam bahasa yang lugas agar masyarakat mudah memahaminya. Jurnalis dan pekerja media diharapkan memahami datanya sebelum menyajikannya kepada khalayak.
BPS Jawa Tengah setiap bulannya menerbitkan data indikator strategis untuk mendukung kebijakan dan rencana kerja pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah. Data survei yang dirilis BPS Jawa Tengah di antaranya inflasi gabungan 6 kota, nilai tukar petani, pariwisata, ekspor dan impor, transportasi, pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, ketenagakerjaan, dan indeks pembangunan manusia.
Masyarakat bisa melihat berbagai hasil survei BPS melalui jateng.bps.go.id.
Reporter: Lintang SS | Editor: Daniel Hery
